Skip to main content
Media

Penanganan Kabut Asap Lintas Batas Butuh Kemauan Politik

By October 8, 2026No Comments

Pakar dan masyarakat sipil membahas kabut asap lintas batas dalam diskusi bertajuk “From Forest to Transboundary Haze: A Call for Collective Action in Southeast Asia” di Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026.

Kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencemari udara di negara-negara tetangga. Kabut asap lintas batas yang terjadi berulang kali ini menuntut jembatan penghubung antara retorika diplomatik, akuntabilitas regional sekaligus pengakuan akan pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Bangkok, 8 Oktober 2026 – Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung menyatakan, kabut asap yang mencemari udara negeri jiran tidak terjadi begitu saja melainkan sebagai dampak langsung deforestasi akibat kebijakan politik. “Kebijakan politik pemerintah telah melegitimasi eksploitasi dan memicu meluasnya kebakaran hutan serta deforestasi di Indonesia,” kata Timer dalam diskusi bertajuk “From Forest to Transboundary Haze: A Call for Collective Action in Southeast Asia” di Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026.

Timer mengatakan, kebijakan politik terkait hutan tidak selalu melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat. Menurutnya, ketiadaan pelibatan masyarakat adat menyebabkan pengetahuan tradisional acapkali diabaikan dalam pembahasan kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya menimbulkan kabut asap lintas batas.

Masalah kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan telah menuai protes dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina. Kejadian kabut asap lintas batas yang terjadi berulang kali dianggap telah mengganggu kehidupan warga negara mereka. Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam lantas membawa persoalan ini untuk diselesaikan dalam mekanisme ASEAN yang menunjukkan Pemerintah Indonesia gagal dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.

Data MapBiomas Fire mencatat adanya kenaikan luas area terbakar di setiap pulau utama Indonesia pada Agustus 2026. Titik api terbanyak berada di Pulau Kalimantan dan Papua. Sebanyak 70 persen dari keseluruhan area terbakar berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

Kajian Auriga Nusantara mencatat sebanyak 6,1 juta hektare lahan terbakar di Indonesia selama 2013-2023, dengan 55 persen terjadi di Kalimantan dan Sumatra. Sebagian besar kebakaran berada di wilayah dengan tutupan alami.

Pakar dan masyarakat sipil menagih komitmen pemerintah untuk serius mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta asap lintas batas.

Apichai Sunchindah, ahli pembangunan independen yang juga mantan Kepala Divisi Lingkungan ASEAN mengatakan krisis kabut asap Asia Tenggara bukan sekadar persoalan lingkungan melainkan juga politik, sosial dan ekonomi. “Kemajemukan dimensi kabut asap membutuhkan peran lebih banyak pihak dalam pencegahannya,” kata Apichai.

Khairun Nisa Zabidi, Co-founder dan Direktur Nusanterra mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang kali berkaitan dengan sistem tata kelola. Karena itu, dia menilai, masalah kabut asap lintas batas tidak bisa diselesaikan hanya melalui perundingan level pemerintah antarnegara. “Kita membutuhkan gerakan keuangan global untuk mengintervensi masalah kabut asap lintas batas. Semakin peduli seorang investor akan nasib hutan dan masyarakat yang hidup darinya, kian peduli juga setiap orang dalam rantai pasoknya,” kata Nisa. 

Melinda Martinus, Fellow di ASEAN Studies Center, ISEAS Yushof Ishak Institute menambahkan, penanganan kabut asap membutuhkan kemauan politik yang kuat. Dia mempertanyakan keinginan ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas tersebut. “Apakah institusi ASEAN akan terus membiarkan warganya didera penyakit tahunan?” kata Melinda.

Kabut asap lintas batas yang terjadi saat ini adalah yang paling buruk. Asap dari kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua telah terjadi berbulan-bulan. Asapnya telah menyelimuti langit di negara tetangga.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 170 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat di wilayah terdampak kabut asap antara Agustus dan pertengahan September 2026. Lebih dari 40 ribu terjadi pada anak-anak. Center for Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 sekitar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. 

Kabut asap juga merugikan ribuan siswa di Malaysia karena sekolahnya ditutup. Asap dari kebakaran hutan dan lahan ini telah membuat kualitas udara Malaysia dan Singapura menurun menjadi tidak sehat.