Ilustrasi lahan pertanian sumber bahan baku bioetanol. (Yves Bernardi/Pixabay)
Sejumlah daerah di Sumatra, Kalimantan dan Papua masih membara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, di tengah krisis itu, pemerintah justru menyiapkan ekspansi penggunaan lahan hingga 2 juta hektare demi mengejar target BBM campuran etanol 20 persen (E20) pada 2029.
Koalisi Transisi Bersih menilai rencana itu memperlihatkan logika sesat pemerintah membangun agenda transisi energi. Saban kali kebutuhan energi bertambah, negara kembali mencari tanah untuk dikorbankan. Padahal, tiap jengkal tanah memiliki fungsi ekologis, termasuk menopang penghidupan dan ruang hidup masyarakat.
“Ketika ratusan ribu hektare lahan terbakar dan masyarakat menghadapi dampaknya, pemerintah justru bicara tentang rencana eksploitasi jutaan hektare lahan baru. Ini menunjukkan pemerintah masih melihat persoalan energi sebagai soal pasokan komoditas dan tanah, bukan persoalan keadilan ekologis. Jangan jadikan krisis karhutla sebagai bahan bakar transisi energi E20,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien.
Membidik Hutan Papua untuk Kebutuhan Energi
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengingatkan bahwa Papua, khususnya Papua Selatan, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi lokasi berbagai agenda pembangunan dan ekspansi penggunaan lahan dalam skala besar.
Mulai dari food estate, perkebunan, proyek strategis nasional, hingga pengembangan komoditas untuk kebutuhan nasional, berbagai program tersebut terus membutuhkan ruang dalam jumlah besar. Hampir 2,7 hektare alokasi lahan untuk PSN Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) ditetapkan di Papua Selatan. Sebanyak 637.420 hektare di antaranya dialokasikan untuk 10 perusahaan konsesi perkebunan tebu (Greenpeace, 2025). Angka ini melebihi luas tanam tebu nasional tahun 2024, yakni 502,8 ribu hektare.
Kini, kebutuhan energi kembali menghadirkan tuntutan serupa, jutaan hektare untuk bahan baku bioetanol. Terlebih, pemerintah menyebut Papua sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan bahan baku bioetanol.
“Papua bukan lumbung lahan dan energi untuk menyelesaikan setiap kebutuhan nasional. Papua adalah rumah bagi masyarakat adat, hutan, rawa, sungai, sumber pangan, dan ekosistem yang memiliki fungsi ekologis jauh melampaui nilai komoditasnya,” tegas Refki.
Wanti-Wanti HTE Ancam Hutan Alam
Tsabit Khairul Auni, pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI) juga mewanti-wanti bahwa pengembangan energi berbasis lahan perlu belajar dari pengalaman ekspansi komoditas sebelumnya. Kelapa sawit dan Hutan Tanaman Energi (HTE) telah menunjukkan bahwa agenda pembangunan berbasis lahan dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan apabila tidak didukung tata kelola ruang yang kuat. Data FWI mencatat luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai sekitar 17,3 juta hektare, dengan pembukaan lahan sawit pada periode 2021–2024 berkontribusi terhadap 225.461 hektare konversi hutan alam.
“Selain itu, pengembangan HTE sebagai bagian dari agenda transisi energi juga menunjukkan risiko terhadap hutan alam, dengan deforestasi pada konsesi HTE tercatat mencapai sekitar 41.707 hektare pada periode 2022–2024”, ujar Tsabit.
Pengalaman tersebut, menurut Tsabit, menjadi pembelajaran bahwa transisi energi tidak boleh mengulang pola lama yang menjadikan kawasan hutan sebagai ruang ekspansi komoditas. Pengembangan bioetanol harus memastikan perlindungan hutan alam, keterbukaan lokasi pengembangan, serta mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial setiap bentang alam agar agenda energi tidak menciptakan tekanan baru terhadap hutan Indonesia.
Bagi koalisi, pola tersebut harus dihentikan. Pengembangan biofuel tidak boleh menjadi versi baru dari ekstraksi berbasis lahan yang mendorong pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan memperluas perkebunan bahan baku. Sementara biaya ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat di wilayah produksi.
“Setiap kali pemerintah memiliki agenda baru, selalu ada pertanyaan yang sama, dari mana tanahnya? Dan terlalu sering jawabannya adalah mencari ruang baru di wilayah yang dianggap masih kosong namun sebetulnya sudah memiliki tekanan ekologis dan sosial yang tinggi,” tegas Andi.
Koalisi Transisi Bersih mendesak pemerintah untuk tidak menetapkan maupun membuka lahan baru untuk bahan baku E20 sebelum melakukan kajian menyeluruh terhadap risiko ekologis, karhutla, pangan, dan hak masyarakat.
Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah memastikan tidak ada pembangunan yang mengorbankan ruang hidup warga. Pada saat yang sama, negara harus membuka jalan seluasnya bagi diskusi partisipatif dan bermakna dengan warga.
=======
Tentang Koalisi Transisi Bersih: Koalisi Transisi Bersih (KTB) adalah koalisi masyarakat sipil independen di Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 2023, beranggotakan organisasi lingkungan seperti Satya Bumi, Trend Asia, Sawit Watch, SPKS, Greenpeace, WALHI dan Forest Watch Indonesia. Koalisi ini berfokus pada tata kelola energi & keadilan, kritik kebijakan energi kotor dan kritik program mandatori B50.
