Sejumlah perempuan membersihkan porang sehabis dipanen. Porang merupakan bahan dasar tepung dan mi khas Nusa Tenggara Timur. (dok. JustCOP)
Belém, 16 November 2025 – Organisasi masyarakat sipil mengingatkan kelompok rentan tak boleh menjadi token dalam agenda sosio-bioekonomi. Direktur Sosio-Bioekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Fiorentina Refani menilai perlakuan tersebut hanya akan mereplikasi pola ekonomi yang selama ini tak berkelanjutan. Pola ekonomi ekstraktif tidak memuat gagasan ekonomi restoratif yang bertujuan memulihkan alam sekaligus memperbaiki ketimpangan sosial.
“Saat ini perekonomian nasional Indonesia ditopang oleh industri ekstraktif. Padahal jika mengambil contoh Maluku Utara yang menjadi pusat industri pengolahan nikel, industri tersebut hanya mengakibatkan lonjakan ekonomi di tahun ketiga dan keempat, setelah itu akan melandai karena kerusakan lingkungan. Berbeda dengan proyeksi jika beranjak ke praktik yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Pelanggengan ekonomi ekstraktif acapkali menganggap Masyarakat Adat, perempuan dan kelompok rentan lain sebagai instrumen, simbol dan pengukur nilai transaksional. “Partisipasi kelompok rentan dalam sosio-bioekonomi harus ditopang pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan Masyarakat Adat agar komunitas terkait dapat berproduksi di tanah mereka,” kata Fiorentina.
Selain itu, komunitas perlu membangun basis pangannya sendiri (food self-sufficiency) untuk mengurangi ketergantungan secara ekonomi pada pangan nonlokal yang biasanya ditanam dengan pola monokultur dan masif/skala industrial. Fiorentina menilai cara itu sebagai bentuk perlawanan terhadap pola penyeragaman pangan yang memperdalam ketergantungan komunitas terhadap sumber pangan tertentu.
Ia menekankan bahwa transformasi menuju sosio-bioekonomi artinya mendorong sistem ekonomi berbasis wilayah, budaya dan kedaulatan produksi dalam komunitas. Pernyataan Fiorentina tersampaikan saat menjadi pembicara dalam “South-South Agenda for Promoting Sociobioeconomy as a Climate Solution,” salah satu sesi bertepatan dengan COP 30 di Belém, Brasil pada 14 November 2025.
Sesi yang diinisiasi Sustainable Connections Institute (CONEXSUS), Climate and Land Use Alliance (CLUA) dan Skoll Foundation itu mempertemukan perwakilan organisasi dari negara-negara Global South, termasuk CELIOS dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Geopolitik global saat ini menempatkan negara Global South sebagai pemasok utama bahan baku/raw material tanpa memperoleh nilai tambah yang sepadan. Pola ini mempertahankan ketimpangan struktural dalam rantai pasok global. Forum yang menyatukan negara-negara Global South ini bertujuan mendorong perubahan sistemik menuju distribusi manfaat yang lebih setara melalui sosio-bioekonomi.
Fiorentina juga mengingatkan penerapan sosio-bioekonomi membutuhkan reformasi kebijakan yang signifikan. Ia menyitir pemetaan CELIOS yang menunjukkan bahwa 80% kebijakan lokal dan nasional saat ini belum memadai untuk mendukung implementasinya.
Salah satu rekomendasi kunci adalah penerapan instrumen pajak progresif, mulai dari pajak karbon, pajak produksi batu bara, windfall profit tax, hingga pajak kekayaan. CELIOS menegaskan prinsip polluters pay, mengingat 56% dari kekayaan 50 orang terkaya Indonesia berasal dari sektor ekstraktif. Dengan kata lain, sudah waktunya biaya kerusakan lingkungan tidak lagi dibayar oleh publik, tetapi oleh para pelaku ekonomi yang paling banyak memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya.
Badan/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam “Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati” 2025-2045 menyatakan bioekonomi sebagai bentuk ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati secara lestari. Pemerintah menyebut rumusannya sebagai bentuk komitmen melepas ketergantungan pada sumber energi fosil.
Konsep tersebut mendapat serangkaian kritik sejak diluncurkan pada 2024. Para pemerhati lingkungan, Masyarakat Adat dan kesetaraan gender mengingatkan agar konsep tersebut sejalan dengan gagasan akan keadilan sosial dan ekologis.
CELIOS menilai beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan guna menghindari potensi kerusakan dalam implementasi sosio-bioekonomi. Konsepnya termasuk restorasi yang berorientasi pada fungsi ekosistem. Dengan begitu, keseimbangan alam tetap terjaga selagi Masyarakat Adat terus berdaya secara ekonomi. (*)
=====
Tentang JustCOP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.
Kontak Media: justcop@ariseindonesia.com
