Menjelang Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-17 (COP17 CBD) di Yerevan, Armenia, pada 19–30 Oktober 2026, koalisi masyarakat sipil JustCOP menilai komitmen keanekaragaman hayati Indonesia masih lebih kuat di atas kertas daripada di lapangan. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2025–2045 dinilai baik isinya, tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya, IBSAP belum dapat dijadikan dasar untuk meninjau, mengubah, atau memberi syarat pada izin usaha.
COP17 menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Para Pihak melakukan tinjauan global (global review) atas kemajuan pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework/KM-GBF). Sorotan bergeser dari apa yang dijanjikan ke apa yang sudah dijalankan.
Hal tersebut terungkap dalam media briefing koalisi JustCOP bertajuk “Menakar Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Biodiversitas dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal”, yang diselenggarakan di The Hermitage Hotel, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian Road to COP17.
IBSAP bagus, tetapi tidak bergigi
“Indonesia punya rujukan strategi keanekaragaman hayati yang isinya bagus, tetapi belum punya kewenangan yang kuat. Padahal IBSAP seharusnya menjadi dokumen yang menentukan arah pembangunan,” kata Giorgio Budi Indrarto, Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan. Ia menambahkan, perlindungan keanekaragaman hayati, krisis iklim, dan pembangunan tidak bisa lagi dipisahkan karena Indonesia menghadapi krisis multidimensi.
Andi Muttaqin, Direktur Eksekutif Satya Bumi, menegaskan konsekuensinya. “Ketika IBSAP tidak memiliki kewenangan, cita-cita yang bagus itu termentahkan begitu bertemu proyek investasi yang merusak,” ujarnya.
Syahrul Fitra, Pengkampanye Senior Isu Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut IBSAP belum mengikat pemerintah daerah dan belum menjadi rujukan di tingkat kementerian/lembaga. “Komitmen dari konvensi tidak otomatis dijalankan. Ia harus diturunkan menjadi regulasi dan kebijakan,” katanya.
Indonesia telah menyerahkan Laporan Nasional ke-7 (Natrep 7) dan menyatakan berada di jalur yang tepat (on-track). Namun hasil Global Review menunjukkan bahwa secara kolektif seluruh negara pihak CBD masih off-track dari komitmen KM-GBF.
Menurut Cindy Julianty, Koordinator Working Group ICCA’s Indonesia (WGII), pelaksanaan KM-GBF di Indonesia maupun global terlalu bertumpu pada Target 3 (perlindungan 30% daratan dan perairan). Cara termudah memenuhinya adalah menetapkan kawasan lindung, yang kerap dilakukan sepihak, memicu konflik, dan dikelola dengan buruk. Ia mencontohkan Taman Nasional Tesso Nilo yang kini dipenuhi sawit. “Yang harus disasar bukan hanya luasan konservasi, tetapi akar penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu ekstraktivisme,” katanya.
Menuju dan setelah COP17, JustCOP mendesak pemerintah untuk:
1. Mengikat IBSAP dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memanfaatkan momentum revisi undang-undang lingkungan hidup, agar IBSAP menjadi acuan pembangunan dan perizinan.
2. Mendukung pendanaan langsung minimal 20% untuk MAKL dan tidak memblokir agenda tersebut di COP17.
3. Mereformasi subsidi yang merusak lingkungan dan menutup kebocoran keuangan sebagai sumber pendanaan keanekaragaman hayati.
4. Mempercepat pengakuan wilayah dan hutan adat serta memasukkannya dalam capaian target 30×30.
5. Menyelaraskan kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati, agar transisi energi seperti bioetanol dan hilirisasi nikel tidak dibayar dengan kerusakan hutan.
