Peran dan kearifan lokal perempuan perlu diakui supaya mereka mendapat manfaat utama dari pendanaan iklim
Dua perempuan berpakaian adat di Paviliun Indonesia dalam COP30 di Brasil. (Aline Massuca/COP30)
Pemerhati isu perempuan mengingatkan masalah gender bukan isu sampingan krisis iklim. Persoalan gender perlu dirundingkan secara nyata di atas meja perundingan sekelas COP30 sekalipun.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka menyatakan perundingan yang gender-responsive akan membuka pintu bagi resiliensi, inovasi dan pemberdayaan yang lebih luas bagi perempuan dalam mengatasi krisis iklim.
Mike beranggapan ruang bagi perempuan selama ini masih terbatas dalam pertemuan tingkat tinggi terkait krisis iklim. Selain itu, kesepakatan rencana aksi terkait gender belum selalu terwujud hingga komunitas perempuan akar rumput.
Mike mengingatkan COP30 mesti melanjutkan rencana aksi yang disepakati dalam gelaran sebelumnya di Baku, Azerbaijan. Dinamai Rencana Aksi Gender atau Gender Action Plan, rencana aksi itu turut menargetkan integrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang aksi iklim.
“Gender Action Plan tak bisa berhenti dalam ruang rapat antarpemimpin negara. Rencananya harus terwujud demi dunia yang adil bagi perempuan,” kata Mike.
Pandangan Mike tersampaikan dalam “Sketsa Keluarga Indonesia; Suara Perempuan Indonesia dalam COP30,” edisi podcast yang disiarkan Heartline Network secara daring pada 11 November 2025.
Selain Mike, hadir pula Media and Enggament Coordinator Yayasan MADANI Berkelanjutan, Luluk Uliyah. Luluk sepakat dengan Mike. Dia menyoal partisipasi perempuan yang belum terlihat dalam serangkaian pertemuan terkait krisis iklim. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya pembicara dan struktur para pengambil keputusan dalam COP30.
“Rencana aksi dan kebijakan soal gender sudah ada, tetapi implementasinya masih kurang,” catat Luluk soal minimnya partisipasi perempuan dalam COP. Ketika itu terjadi, upaya adaptasi dan mitigasi yang digaungkan dalam konferensi tingkat tinggi akan sulit sampai ke kelompok rentan, termasuk perempuan.
“Padahal, perempuan dan kelompok rentan lainnya menanggung beban berlapis di tengah-tengah krisis iklim. Pelibatan bermakna dan pengarusutamaan isu perempuan serta kelompok rentan lainnya mutlak diwujudkan dalam COP30,” katanya.
Pengakuan Peran Perempuan
Perempuan merupakan kelompok nyata yang terdampak dari krisis iklim. Perempuan di sejumlah wilayah Indonesia selama ini dibebani tugas sebagai pengatur keuangan keluarga. Mereka harus bisa mengelola keuangan keluarga akibat lonjakan harga pangan yang disebabkan oleh krisis iklim.
Bagi keluarga berkecukupan, persoalan keuangan barangkali tak menjadi masalah. Tetapi dalam keluarga petani dan nelayan yang penghidupannya kian tak menentu akibat krisis iklim, lonjakan harga pangan acapkali memaksa perempuan yang akhirnya berutang untuk memenuhi hidup keluarganya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memang telah mempercepat implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). Namun, menurut Luluk, upaya itu belumlah cukup.
Ia mendesak pemerintah pertama-tama memperluas akses informasi perempuan terhadap krisis iklim. Pengetahuan tentang krisis iklim akan membantu perempuan memperkuat mobilitas, pendidikan dan kekuatan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.
Sementara Mike mengingatkan peran perempuan sebagai garda terdepan pelestarian ekosistem. Ia mencontohkan para perempuan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur yang secara turun-temurun berpartisipasi dalam mulung, tradisi buka-tutup laut setempat.
Tradisi tersebut menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati di perairan sekitar yang akhirnya membantu pertahanan pulau-pulau kecil dari hantaman dampak krisis iklim.
“Peran dan pengetahuan tradisional perempuan setempat perlu diakui. Dengan begitu, perempuan dapat menerima manfaat utama dari setiap pendanaan krisis iklim yang secara nyata telah berdampak dalam kehidupan keluarga mereka,” katanya.
