Para jurnalis menunggu di depan ruang presiden COP30 selama negosiasi Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP30-UNFCCC, Belem, Jumat (21/11). (Antonio Scorza/COP30)
JAKARTA, 22 November 2025 — Jelang berakhirnya perundingan secara formal, aktivis lingkungan Indonesia menuntut delegasi Republik Indonesia bisa menunjukkan sikap yang lebih tegas menolak bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam yang terbukti memanaskan bumi. Jumlah delegasi RI sebanyak 450 orang, lebih sedikit dari COP29 yang berjumlah 1.200 orang, tidak otomatis mencerminkan ketegasan sikap memperjuangkan agenda iklim Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim.
“Delegasi Indonesia malah sibuk sendiri memperdagangkan ijin emisi atau dengan kata lain, menjual karbon. Sementara negara-negara lain seperti negara dari pulau-pulau kecil seperti Tuvalu, lalu negara-negara Amazon seperti Kolombia malah justru mendorong transisi penghapusan energi fosil,” kata Torry Kuswardono, Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (21/11) yang berada di kota Belém, Brazil menghadiri konferensi.
Torry kecewa Indonesia tidak termasuk dalam 24 negara – yang kemudian melesat bertambah menjadi 83 negara – yang mendeklarasikan kesepakatan bersama meninggalkan energi fosil. Bahkan Belanda dan Kolombia sepakat menjadi tuan rumah bersama Konferensi Internasional Pertama tentang Transisi Adil dari Bahan Bakar Fosil tahun 2026. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Irene Vélez Torres, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kebijakan Iklim Belanda, Sophie Hermans menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers di Belém.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang rentan. Semakin menunda penurunan emisi dari energi fosil, artinya kita hanya memperpanjang penderitaan kelompok-kelompok rentan di Kepulauan Indonesia,” kata Torry.
Sikap tegas Belanda dan Kolombia tersebut mendapat banyak acungan jempol para aktivis lingkungan ketika negosiasi COP 30 hampir berakhir, dan teks keputusan Global Mutirão kedua yang dirilis Jumat pagi waktu Brazil tidak menyebutkan bahan bakar fosil sama sekali. Hal ini memupus harapan adanya peta jalan yang lebih konkrit dari COP 30 untuk mengakhiri era bahan bakar fosil. Ini adalah sebuah inisiatif yang dimulai pada COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, namun tidak dilanjutkan pada COP 29 di Baku, Azerbaijan.
Menanggapi hal itu, Ary Sudijanto, MSE, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengatakan kepada wartawan bahwa posisi Indonesia pada teks Mutirão adalah fokus pada konsistensi teks sesuai kesepakatan di konferensi-konferensi sebelumnya. Ini terutama terkait komitmen semua negara untuk patuh pada peta jalan global transisi lepas dari bahan bakar fosil.
“Indonesia masih perlu waktu sebelum bisa menerapkan pengurangan bahan bakar fosil secara bertahap, ini konsisten dengan poin-poin keputusan satu di CMA 5 bahwa negara berkembang diberi kelonggaran terkait pengurangan bertahap ini,” katanya.
Sikap konsistensi Indonesia pada teks tersebut disayangkan, mengingat di dua konferensi sebelumnya – di Uni Emirat Arab dan Azerbaijan, keduanya adalah negara eksportir energi fosil – dominasi pelobi industri energi fosil sangat kuat.
Menurut Pius Ginting Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, ia berharap ada ketegasan terkait energi fosil di COP 30 Brazil ini dan Indonesia jadi bagian dari keputusan tersebut dengan mendorong peta jalan lepas dari bahan bakar fosil demi kepentingan ekonomi Indonesia.
“Tanpa ada peta jalan, Indonesia terlena dengan pendapatan ekspor batubara. Sebaliknya, sektor ekonomi manufaktur, khususnya yang tak berbasis energi terbarukan, mengalami pengkerdilan. Adanya peta jalan global akan mendorong akuntabilitas tercapainya puncak emisi Indonesia 2030-2035,” kata Pius dari Belém.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Irene Vélez Torres, pertemuan konferensi transisi adil dari bahan bakar fosil tersebut akan berlangsung pada 28-29 April 2026 mendatang di kota pelabuhan Santa Marta, Kolombia, negara eksportir batu bara kelima terbesar dunia. Negara-negara Pasifik pun telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan lanjutan di kawasan tersebut guna memajukan hasil-hasilnya.
Greenpeace menolak teks keputusan Global Mutirão kedua
Jelang berakhirnya perundingan secara formal pada Sabtu 22 November atau Minggu waktu Jakarta, para aktivis lingkungan menolak teks Mutirão kedua yang Konferensi COP 30 pimpinan Brazil terbitkan pada Jumat 21 November pagi karena dianggap lemah. Mereka meminta agar teks tersebut dikembalikan ke presidensi konferensi untuk direvisi.
Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace Rayhan Dudayev menyayangkan Indonesia masih absen dalam inisiatif mendorong sinergi aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Pemerintah Indonesia, tambahnya, meski di dalam negeri membanggakan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat, ternyata juga tidak ikut mendorong penguatan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam teks Mutirão.
“Walaupun COP 30 disebut COP Masyarakat Adat (Indigenous People), teks Mutirão kedua hanya menyertakan hak tenurial masyarakat di bagian pembuka. Tidak ada kejelasan operasionalisasi bagaimana Masyarakat Adat terlindungi haknya dan bagaimana menghentikan deforestasi. Padahal kedua hal ini krusial jika ingin mencapai target 1,5 derajat celcius dan menahan laju krisis iklim. Teks ini tak mencerminkan ambisi kolektif untuk mengakhiri penghancuran hutan,” kata Rayhan.
Tracy Carty, Pakar Politik Iklim, Greenpeace International, mengatakan: “Target emisi 2035 sangat melenceng dan teks Mutirão ini bisa dibilang kosong karena tidak banyak membantu menjembatani kesenjangan ambisi 1,5°C atau mendorong negara-negara untuk mempercepat aksi. Tidak ada pilihan lain selain negara-negara menolaknya dan mengirimkannya kembali ke Presidensi untuk direvisi.”
“Harapan muncul dari proposal awal peta jalan untuk mengakhiri deforestasi dan bahan bakar fosil, tetapi peta jalan ini telah lenyap dan kita kembali tersesat tanpa peta menuju 1,5°C dan meraba-raba dalam kegelapan sementara waktu terus berjalan.”
Rebecca Newsom, Pakar Kebijakan Keuangan, Greenpeace International, menambahkan: “Pendanaan juga menjadi korban dalam teks terbaru ini. Proposal untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi dan menetapkan program kerja pendanaan iklim tidak cukup kuat. Negara-negara rentan kembali dihadapkan pada dampak perubahan iklim yang semakin meningkat tanpa rencana yang memadai untuk membuka pendanaan publik yang mereka butuhkan, termasuk mengenakan pajak dan mengakhiri subsidi bagi pencemar terbesar.” ***
====
Tentang JustCOP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.
Kontak Media: justcop@ariseindonesia.com
