Skip to main content
Media

Dengan Rendah Hati, Saatnya Mengakui Konservasi yang Tumbuh dari Rakyat

By October 31, 2026No Comments

Foto penutup Indonesia’s Biodiversity Outlooks. (JustCOP)

Yerevan, 31 Oktober 2026 – Ketika dunia menyepakati Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal guna menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati, tantangan terbesarnya bukan semata-mata mencapai target yang telah ditetapkan. Lebih dari itu: bagaimana target tersebut dicapai dan siapa yang menentukan jalannya?

Koalisi masyarakat sipil berusaha menjawab pertanyaan itu melalui Proyeksi Keanekaragaman Hayati Lokal Indonesia (Indonesia’s Biodiversity Outlooks). Dokumen tersebut diluncurkan di Yerevan, Armenia pada 28 Oktober 2026. Peluncurannya bertepatan penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD). 

Dokumen setebal 64 halaman itu merupakan pelaporan sukarela berbasis rakyat. Sebagian besar halamannya menghadirkan pengetahuan, praktik dan pengalaman Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang tersebar di 23 kampung dari ujung timur hingga barat Indonesia.

Mereka menuliskan sendiri cerita dari tanah kelahiran; senang dan sedih; bangga dan kecewa; rasa aman sekaligus kegelisahan menahun yang tak juga usai.

Kecemasan itu turut memayungi Masyarakat Adat Nua Saga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bagi Masyarakat Adat Nua Saga, keli atau hutan bukan sekadar penyedia sumber daya alam. Keli merupakan bagian dari sistem tata kelola ruang yang menopang kehidupan, pengetahuan, dan identitas budaya masyarakat.

Hubungan tersebut terlihat dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah adat (sa’o nggua) yang membutuhkan jenis kayu tertentu, seperti kewu, keba, nara, dan ta’i ro’a.

Hubungan Masyarakat Adat dengan keli berubah setelah pemerintah menetapkan sebagian hutan mereka sebagai Taman Nasional Kelimutu. Penetapan pada 34 tahun silam itu diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 279/KPTS-II/1992.

Dokumentasi masyarakat mencatat sejumlah penangkapan warga pada 2007. Mereka ditangkap lantaran mengambil kayu yang secara hukum positif tercakup dalam wilayah Taman Nasional Kelimutu. Penangkapan menimbulkan kekhawatiran Masyarakat Adat Nua Saga.

Mereka lalu membatasi diri memasuki kawasan hutan itu, yang akhirnya memengaruhi kemampuan masyarakat menjalankan kewajiban adat. Bila dibiarkan, pembatasan itu hanya akan meretakkan relasi Masyarakat Adat dengan hutan yang turun-temurun mereka jaga.

Tak ingin itu terjadi, Masyarakat Adat Nua Saga berkali-kali meminta bertemu dengan pemerintah. Namun, suara mereka tak juga didengar hingga nyaris seperempat abad.

Pembiaran terhadap masyarakat yang merawat ruang hidup dan setiap keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya bukan cuma terjadi di Ende. Pembiaran serupa dihadapi masyarakat di daerah lain di Indonesia.

Dokumen hidup proyeksi koalisi memercayai keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari luas kawasan yang dilindungi atau dipulihkan. Konservasi juga tentang membaiknya ekosistem, terjaminnya hak masyarakat dan keberlanjutan penghidupan.

Upaya menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati bukan hanya tentang menyelamatkan spesies atau memulihkan ekosistem. Ini tentang membangun hubungan yang lebih adil antara manusia dan alam–dan kita kerap menutup mata terhadapnya.

Konservasi yang Tumbuh dari Rakyat

Masyarakat Adat mewarisi pengetahuan tentang perubahan hutan, musim, perilaku satwa, keragaman tanaman pangan dan kesehatan ekosistem. Namun, pengetahuan itu seringkali belum memperoleh kedudukan yang setara dalam penelitian maupun pengambilan keputusan.

Padahal, informasi tersebut dapat membantu menjelaskan perubahan ekologis yang tidak selalu tertangkap melalui indikator berbasis ilmiah atau pemantauan dalam periode terbatas.

Pengakuan akan pengetahuan masyarakat harus disertai penghormatan terhadap persetujuan, hak kolektif dan kendali masyarakat atas informasi yang berasal dari wilayah serta sistem pengetahuan mereka.

Pemerintah Indonesia belum juga menunjukkan kemauan ke arah itu. Sebaliknya, pengetahuan yang diwarisi Masyarakat Adat justru dikesampingkan dalam kerangka ekonomi arus utama dan keputusan investasi. Sistem keuangan terus mengalirkan dana ke perusahaan perusak lingkungan sementara Masyarakat Adat dan komunitas lokal dikriminalisasi.

Kehilangan keanekaragaman hayati tak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas kawasan perlindungan atau meningkatkan pendanaan konservasi. Sebaliknya, Indonesia perlu menyudahi kebijakan dan insentif yang terus mendorong kerusakan ekologis dan melanggengkan kriminalisasi.

Dengan rendah hati, kita perlu mengakui bahwa konservasi rakyat telah berkontribusi terhadap perlindungan dan pemulihan biodiversitas.

Kita juga perlu mengakui bahwa target keanekaragaman hayati tidak mungkin dicapai hanya melalui pendekatan yang sentralistis. Itulah ketika keputusan ditentukan dari atas, sementara masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan.

Masa depan keanekaragaman hayati tak dapat ditentukan hanya dari pusat-pusat pengambilan keputusan.

Masa depan itu sedang dibentuk setiap hari oleh masyarakat yang menjaga hutan, merawat sumber air, mempertahankan pangan lokal, melindungi pesisir serta laut.

Jika kita sungguh-sungguh ingin menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati, maka memperkuat hak, pengetahuan dan kepemimpinan masyarakat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.