
Masyarakat Adat dari pelbagai negara berhimpun dalam aksi di sela konvensi keanekaragaman hayati di Yerevan, Armenia pada 22 Oktober 2026. Mereka mendesak para petinggi dunia mengakui kepemimpinan Masyarakat Adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati. (Dokumentasi JustCOP)
Yerevan, 29 Oktober 2026 – Pembentukan badan permanen Subsidiary Body on Article 8(j) and Other Provisions (SB8J) melalui keputusan COP-16 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Cali, Kolombia, pada tahun 2024 merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan hak, partisipasi serta kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam tata kelola keanekaragaman hayati global.
Pembentukan SB8J bukanlah titik awal, melainkan hasil perjuangan panjang Masyarakat Adat dan praktik kelembagaan yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade melalui Working Group on Article 8(j) (WG8J).
WG8J telah membangun preseden penting dalam sistem CBD melalui mekanisme Friends of the Bureau yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat dari tujuh kawasan sosial-budaya (seven socio-cultural regions), serta praktik Indigenous Peoples and/or local communities Co-Chair. Mekanisme ini merupakan capaian kelembagaan yang mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses perundingan.
Namun, proses negosiasi tata cara kerja (modus operandi) SB8J menuju COP-17 memperlihatkan risiko kemunduran terhadap capaian tersebut. Perdebatan mengenai kedudukan Indigenous Peoples and local community Co-Chair dan representasi tujuh kawasan sosial-budaya berpotensi mempersempit ruang kepemimpinan Masyarakat Adat yang sebelumnya telah berjalan dalam WG8J.
Kami menolak segala upaya menjadikan pembentukan SB8J sebagai alasan untuk mereset atau menegosiasikan ulang dari awal capaian kelembagaan WG8J.
Pembentukan badan permanen harus menghasilkan standar partisipasi dan kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang lebih kuat, bukan justru mundur dari apa yang telah disepakati dalam kelompok kerja yang digantikannya.
Kemunduran ini jelas bertentangan dengan semangat Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF), khususnya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam Section C dan komitmen Target 22 mengenai partisipasi penuh, adil, inklusif, efektif, dan responsif gender. Pengakuan terhadap pengetahuan, inovasi, dan praktik Masyarakat Adat dan komunitas lokal berdasarkan Article 8(j) harus tercermin dalam struktur kelembagaan dan tata cara kerja yang menjamin keterwakilan serta kepemimpinan mereka.
Atas dasar tersebut, kami, Organisasi Masyarakat Sipil dan perwakilan Masyarakat Adat, menyampaikan keprihatinan dan penyesalan mendalam terhadap kecenderungan kemunduran dalam proses negosiasi modus operandi SB8J. Kami secara khusus mendesak Delegasi Republik Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari kepemimpinan diplomasi Indonesia, untuk mengambil posisi yang tegas, konstruktif, dan konsisten dengan komitmen nasional serta internasional Indonesia.
Lima Tuntutan Organisasi Masyarakat Sipil dan Perwakilan Masyarakat Adat
1. HENTIKAN PENDEKATAN DEFENSIF TERHADAP KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT DALAM SB8J
Keberadaan Kami mendesak Delegasi Republik Indonesia untuk tidak memandang keterwakilan dan kepemimpinan Masyarakat Adat sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara atau kewenangan Para Pihak CBD. Kehadiran Masyarakat Adat dalam struktur SB8J bukan untuk menggantikan negara dalam pengambilan keputusan, melainkan memastikan bahwa proses perumusan kebijakan berlangsung melalui partisipasi penuh dan efektif dari pemegang hak yang secara langsung terdampak oleh keputusan tersebut.
Indonesia harus mendukung pelembagaan Indigenous Co-Chair sebagai bagian dari tata cara kerja SB8J.Kepemimpinan bersama bukan pengurangan kewenangan negara, melainkan penguatan legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keanekaragaman hayati global. Prinsip Nothing About Us Without Us harus diwujudkan dalam struktur kepemimpinan dan
mekanisme kerja, bukan berhenti sebagai slogan diplomatik.
2. TOLAK SEGALA BENTUK KEMUNDURAN DARI CAPAIAN WG8J DAN KOMITMEN KM-GBF
Kami mendesak Delegasi Republik Indonesia untuk secara tegas mempertahankan mekanisme keterwakilan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari tujuh kawasan sosialbudaya (seven socio-cultural regions) sebagaimana telah dipraktikkan dalam WG8J, termasuk dalam mekanisme Friends of the Bureau dan penentuan Indigenous Co-Chair.
Usulan untuk mengganti mekanisme tersebut dengan lima kelompok regional PBB (five UN regional groups) bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keadilan representasi. Asia merupakan rumah bagi beragam Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang mempertahankan sistem pengetahuan, kelembagaan adat, dan cara hidup tradisional.
Dalam pengelompokan lima kawasan PBB, Asia dan Pasifik berada dalam satu kelompok regional, sementara kawasan lain memiliki kelompok tersendiri. Memaksakan struktur tersebut ke dalam mekanisme keterwakilan SB8J berisiko mengurangi ruang representasi Asia dan Pasifik serta mengabaikan keragaman sosial-budaya dan realitas komunitas di kedua kawasan.
Terlebih lagi, Decision 16/5 COP-16 secara eksplisit meminta agar penyusunan modus operandi SB8J mempertimbangkan prosedur yang telah berjalan dalam WG8J, termasuk mekanisme perwakilan dari tujuh kawasan sosial-budaya. Karena itu, penyederhanaan representasi menjadi lima kelompok regional tidak boleh dipaksakan atas nama penyeragaman prosedur kelembagaan.
Kami menegaskan bahwa keterwakilan Masyarakat Adat tidak boleh ditentukan semata-mata berdasarkan pembagian geopolitik antarnegara. Mekanisme representasi harus menghormati keragaman sosial-budaya, menjamin proses penentuan wakil oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sendiri, serta mempertahankan standar partisipasi yang telah dicapai WG8J. Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia-Pasifik memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa suara Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di kedua kawasan tidak dipersempit dalam struktur SB8J.
Indonesia juga harus menjaga konsistensi dengan Section C dan Target 22 KM-GBF, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, serta partisipasi penuh dan efektif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
3. AKUI KEPEMIMPINAN BERSAMA SEBAGAI PRAKTIK SAH DAN TELAH TERUJI DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN GLOBAL
Kami mendesak Indonesia untuk mengakui bahwa kepemimpinan bersama antara negara dan Masyarakat Adat bukanlah mekanisme baru ataupun praktik yang bertentangan dengan sistem kerja multilateral.
Pengalaman WG8J telah membuktikan bahwa mekanisme Indigenous Co-Chair dapat berjalan dalam kerangka kelembagaan CBD. Demikian pula dalam UNFCCC, Facilitative Working Group of the Local Communities and Indigenous Peoples Platform (FWG-LCIPP), yang juga melibatkan perwakilan Pemerintah Indonesia, telah menerapkan mekanisme kepemimpinan bersama antara perwakilan negara dan Masyarakat Adat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kewenangan negara dan kepemimpinan Masyarakat Adat dapat berjalan berdampingan serta saling memperkuat.
Indonesia tidak seharusnya mempertanyakan legitimasi mekanisme yang telah dipraktikkan dalam forum multilateral dan bahkan diikuti oleh Indonesia sendiri. Sebaliknya, Indonesia perlu menggunakan pengalaman tersebut untuk mendukung penguatan modus operandi SB8J yang progresif dan inklusif.
4. HENTIKAN KETIDAKKONSISTENAN ANTARA DIPLOMASI INTERNASIONAL DAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI DALAM NEGERI
Kami mendesak Delegasi Republik Indonesia untuk tidak mengabaikan kenyataan bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia masih menghadapi perampasan wilayah adat, konflik tenurial, perusakan ruang hidup atas nama pembangunan, serta dampak krisis ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Dalam situasi tersebut, pelemahan keterwakilan Masyarakat Adat dalam SB8J akan memperlebar kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia dan kebutuhan nyata perlindungan hak di tingkat tapak. Indonesia telah memberikan dukungan terhadap United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(UNDRIP) dan memiliki landasan konstitusional untuk pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
Indonesia tidak dapat mengklaim komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan hak Masyarakat Adat di satu sisi, sementara di sisi lain mengambil posisi diplomatik yang berpotensi mempersempit ruang kepemimpinan mereka. Kami menuntut agar diplomasi Indonesia berpijak pada kewajiban perlindungan hak, realitas masyarakat di tingkat tapak serta konsistensi terhadap komitmen internasional yang telah disepakati.
5. SELARASKAN POSISI DIPLOMASI INDONESIA DENGAN KOMITMEN NASIONAL PELAKSANAAN ARTICLE 8(j) DAN IBSAP
Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa posisi negosiasi SB8J mencerminkan komitmen nasional yang telah dibangun melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, khususnya Target Nasional 17 mengenai partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Pembentukan Tim Koordinasi Pemajuan Perlindungan dan Pengakuan Kearifan Lokal oleh Kementerian Lingkungan Hidup merupakan langkah kelembagaan yang perlu diperkuat dan tecermin dalam diplomasi Indonesia di CBD.
Kami mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi Delri dibangun melalui koordinasi dengan kementerian teknis serta konsultasi bermakna dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Indonesia harus secara aktif memperjuangkan modus operandi SB8J yang memperkuat kepemimpinan Masyarakat Adat dan mempertahankan seluruh capaian WG8J.
Jangan biarkan diplomasi Indonesia bergerak berlawanan dengan komitmen nasionalnya sendiri.
Penegasan Sikap
COP-17 tidak boleh menjadi forum untuk mereset capaian partisipasi Masyarakat Adat yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. Keberhasilan pembentukan modus operandi SB8J tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan prosedural antarnegara, tetapi dari sejauh mana kesepakatan tersebut menjamin dan memperkuat hak, keterwakilan, serta kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
Kami mendesak delegasi Indonesia menyampaikan posisi yang jelas dalam negosiasi: mempertahankan mekanisme Indigenous Co-Chair, menjamin representasi tujuh kawasan sosial-budaya, dan menolak setiap ketentuan yang menurunkan standar partisipasi dari praktik WG8J.
#NothingAboutUsWithoutUs
