Tak ada kendaraan pendukung, peta lokasi, kursi prioritas dan penerjemah bahasa isyarat di lokasi konferensi bagi kelompok disabilitas.
Seorang peserta COP30-UNFCCC, Charalee Graydon, melalui Paviliun Jerman di Zona Biru, pada hari kesembilan Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB. (Antonio Scorza/COP30).
Belém, 21 November 2021 – Ini adalah COP pertama bagi Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Yeni Rossa Damayanti. Pengalaman pertama mengikuti COP ini seharusnya menjadi momen yang menggembirakan sekaligus menyenangkan. Ternyata tidaklah demikian bagi Yeni yang harus bergelut dengan minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di COP30, Belem, Brasil.
Setiap hari sejak nyaris dua pekan silam, Yeni tiba di sekitar gerbang utama lokasi perhelatan COP30 di Belém sekitar jam delapan pagi waktu setempat. Terik Matahari menyambut Yeni setiap kali turun dari taksi yang mengantarnya dari penginapan ke tempat pertemuan.
Dari titik itu, ia mesti berjalan kaki sejauh sekitar satu kilometer menuju lokasi pusat perhelatan. Bagi Yeni, perjalanan sejauh satu kilometer terasa seperti lima kilometer. Yeni berjalan menggunaan bantuan tongkat. Ia harus berhenti setiap sekali dalam 100 meter.
Tak satu pun kendaraan pendukung perjalanan penyandang disabilitas tampak di sekitar area. “Saya melihat odong-odong berseliweran. Tapi mereka bukan angkut manusia, melainkan katering,” katanya.
Cuaca terik ditambah bawaan perbekalan–termasuk kotak makanan dan botol berisi air putih–membuat Yeni sudah kelelahan bahkan ketika baru mencapai pintu masuk area utama pertemuan.
Ketiadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tak berhenti di situ. Yeni tak menemukan satu pun peta lokasi di sekitar area pertemuan. Tak usah menyoal peta dengan huruf timbul bagi tunanetra. Bahkan peta lokasi dengan huruf biasa pun tak tersedia di lokasi acara.
Masalah bertambah sesampainya di ruang konferensi. Tak satu pun tampak penanda kursi prioritas bagi penyandang disabilitas maupun penerjemah bahasa isyarat. “Ironis sekali mendapati parahnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam konferensi yang digadang-gadang demi keadilan iklim,” kata Yeni.
Penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan akibat krisis iklim tetapi juga yang sering diabaikan dalam kebijakan adaptasi dan mitigasi. Hambatan dalam mobilitas, komunikasi dan akses informasi membuat mereka lebih sulit merespons ancaman iklim, mulai dari peringatan dini hingga evakuasi darurat.
Kerentanan ini tidak semata karena kondisi fisik tetapi akibat kegagalan sistemik dalam menyediakan perlindungan sosial, aksesibilitas dan dukungan komunitas. Ketika perubahan iklim menghancurkan mata pencaharian lokal, penyandang disabilitas kerap tidak memiliki cadangan ekonomi atau peluang kerja alternatif karena diskriminasi di pasar kerja dan kurangnya pelatihan adaptif.
Semua fakta tersebut menunjukkan dampak perubahan iklim terhadap penyandang disabilitas bersifat berlapis: fisik dan sosial, langsung dan struktural. Tanpa kebijakan yang secara eksplisit inklusif dan adaptif, krisis iklim akan memperdalam ketimpangan yang ada, menjadikan penyandang disabilitas kelompok yang pertama terdampak dan terakhir pulih.
PJS mendesak delegasi Indonesia dalam COP30 dapat menunjukkan negara berkembang mampu menjadi pelopor disability-inclusive climate action. Yeni menegaskan transisi berkeadilan harus mencakup perlindungan sosial dan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan, memastikan tidak ada yang dikorbankan dalam peralihan menuju ekonomi rendah karbon.
Hal tersebut akan membuktikan bahwa perlindungan sosial adaptif, mitigasi yang aksesibel dan transisi energi yang adil dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi hijau dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (*)
=====
Tentang JustCOP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.
Kontak Media: justcop@ariseindonesia.com
