Komitmen iklim dan negosiasi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara kepulauan kecil.
Aksi unjuk rasa “Launch of Don’t Gas the South and Don’t Gas Latin America”. (UN Climate Change/ Zô Guimarães)
Belém, 20 November 2025 – Menjelang berakhirnya Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP30-UNFCCC di Belém, Brasil, pemerintah Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda untuk memperkuat komitmen iklimnya. Saat lebih dari 80 negara mendorong kerangka kerja dalam Global Mutirão untuk keluar dari penggunaan energi berbahan bakar fosil (fossil fuel phase out roadmap), suara Indonesia malah tak terdengar.
Indonesia absen dari upaya mendorong kerangka kerja Global Mutirão. Global Mutirão merupakan frasa yang diadopsi oleh Presidensi COP30 dari bahasa rumpun Tupi-Guarani di Amerika Selatan yang berarti “upaya kolektif.” Lebih dari 80 negara telah bergabung untuk menyusun peta jalan penghapusan bahan bakar fosil seperti Kolumbia, Kenya, Inggris, Jerman dan negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Marshal di Samudera Pasifik turut ambil bagian dalam upaya bersama penyusunan peta jalan penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Pemakaian energi berbahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab utama terjadinya krisis iklim akibat emisi gas rumah kaca. Sesuai dengan Perjanjian Paris, negara-negara harus mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius.
Koordinator Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki) Torry Kuswardono mengatakan, komitmen iklim dan negosiasi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara kepulauan kecil dalam Alliance of Small Island States (AOSIS). Bahkan tertinggal dari Kolombia, negara yang sebetulnya cukup tergantung dengan energi fosil, yang justru berkomitmen mendorong transitioning away from fossil fuels.
“Tak seperti mereka, Indonesia tidak punya proposal untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim. Yang keluar dari Indonesia justru proposal untuk menyelamatkan bisnis karbon dalam negeri yang cuma akan menguntungkan segelintir orang. Ini sungguh mengecewakan,” kata Torry.
Perwakilan Perkumpulan HuMa Indonesia Bimantara Adjie menambahkan, Global Mutirão seharusnya menjadi jiwa dari seluruh proses COP30. Di Indonesia, upaya-upaya kolektif yang paling nyata telah lama dijalankan oleh Masyarakat Adat yang memiliki dan mengelola jutaan hektare wilayah dan hutan adatnya sebagai benteng terakhir perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati. Masyarakat Adat telah membuktikan bahwa pengakuan hak atas wilayah adat dan kearifan lokal adalah solusi iklim berbasis alam yang paling efektif dan berkeadilan.
Ia menyayangkan pemerintah Indonesia belum terlihat secara nyata terlibat untuk mendorong beberapa teks dalam Program Kerja Transisi yang Adil (JTWP) hingga hari ke-11 COP30. “Padahal, JTWP berdampak pada Masyarakat Adat untuk memperkuat perlindungan ekosistem dan menghadapi dampak kebijakan ekonomi global ke meja negosiasi – karena Masyarakat Adat adalah praktisi sejati Mutirão di lapangan,” katanya.
Sementara Ketua Tim Politik untuk Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev menyayangkan aktifnya Indonesia dalam negosiasi pasal terkait skema tukar guling karbon tak dibarengi peran yang signifikan dalam serangkaian negosiasi iklim. Negosiasi yang ia sebut termasuk rencana pensiun bahan bakar fosil serta menyetop deforestasi.
Ia tak memungkiri negosiasi yang tak mudah dalam ruang-ruang perundingan COP30. Namun, setidaknya pemerintah dapat mengajak masyarakat sipil bersama-sama mendorong aksi iklim yang nyata. “Pada waktu yang tersisa dua hari ini, kita akan lihat, apakah Indonesia akan mengambil peran penting dalam aksi iklim atau hanya jadi penonton?” kata Rayhan.
Delegasi Indonesia di COP30 dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Pada saat hari pembukaan COP30, Hashim menyatakan, Indonesia datang ke COP30 bukan hanya membawa komitmen melainkan aksi nyata. Dia mengatakan, Indonesia akan berkontribusi aktif dari hutan tropis, transisi energi bersih, hingga penguatan ekonomi karbon untuk bumi yang lebih tangguh.
Komitmen itu juga ditegaskan Hanif saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat sipil di Belem pada pekan lalu. Namun, komitmen pemerintah Indonesia belum terlihat nyata dalam upaya kolektif penghentian pemakaian energi berbahan bakar fosil pada saat ini.
===
Tentang JustCOP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.
Kontak Media: justcop@ariseindonesia.com
